Isu kekuatan militer Indonesia menjadi sorotan dalam Debat Calon Presiden Republik Indonesia putaran 4 yang berlangsung tadi malam, Sabtu 30 Maret 2019. Dalam ajang itu, para kandidat dihadapkan pada empat permasalahan yakni ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.
Dalam sesi debat capres yang membahas bidang pertahanan, capres nomor urut 1 Joko Widodo, memiliki misi "pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan siber," hal itu karena menurutnya, perang yang mungkin terjadi di masa mendatang berbasis teknologi tinggi.
Sementara itu, kandidat presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berfokus pada peningkatan anggaran untuk pertahanan dan keamanan. Pada sesi debat capres selanjutnya, Prabowo menilai militer Indonesia masih lemah, sehingga penting untuk meningkatkan anggaran agar tidak tertinggal dari negara tetangga.
Indonesia dalam Daftar Peringkat Kekuatan Militer Asia Tenggara dan Dunia
Sebuah situs Global Fire Power (GFP) menyediakan peringkat dan analisis kapasitas militer yang dimiliki oleh 137 negara di dunia. Situs itu mengklaim bahwa analisis didasarkan pada data tahun 2006-2019.
Nilai diberikan dengan menggunakan indeks kekuatan (Power Index). Indeks sempurna adalah 0,0000 yang berarti kapasitas militer sempurna atau tidak terkalahkan.
Peringkat tersebut didasarkan pada potensi kemampuan menciptakan perang baik di darat, laut dan udara yang diperjuangkan dengan senjata konvensional. Tidak hanya itu, dalam mendapatkan data akhir, GFP memasukkan pula faktor pendukung lain misalnya keuangan, geografis, dan sekitar 55 faktor lainnya.
Kabar bahwa Indonesia memiliki kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara ternyata bukan tanpa bukti. Global Fire Power menyebut bahwa RI menduduki peringkat 15 dari 137 negara di dunia.
Dengan populasi yang besar yakni 262.787.403, Indonesia disebut cukup kuat jika harus menghadapi situasi darurat. Mengingat, 108.620.545 di antaranya termasuk dalam kategori yang dianggap mampu mengangkat senjata dalam perang, meskipun jumlah personel aktif hanya 400.000 orang (total keseluruhan dengan personel tidak aktif adalah 800.000).
Indonesia memiliki tank sebanyak 315 unit, kendaraan perang darat sejumlah 1.300, 36 proyektor roket, dan 497 artileri.
Sementara itu, dalam angkatan udara Indonesia menduduki peringkat 30 dunia, kekuatan serangan berperingkat 11, dengan pelatihnya berada pada posisi 29 dari 137 negara.
Mengingat Indonesia adalah negeri maritim, tak heran jika memiliki banyak kapal patroli perbatasan, yakni 139 unit. Adapun kapal perang besar sejumlah 8 unity, 24 kapal corvettes, dan 11 perangkat peledak mine warfare.
Namun, jika berbicara tentang kapasitas militer Indonesia dalam kancah global, negeri kita masih berada pada peringkat 15 dunia dari 137 negara yang dianalisis oleh GFP.
Keseluruhan dari 137 negara tersebut telah dirinci berdasarkan nilai individu dan kolektif.
Lima negara dengan kapasitas pertahanan terbaik adalah Amerika Serikat, Rusia, China, India, dan Prancis. Adapun dua negara Asia Timur sekutu AS yakni Jepang dan Korea Selatan berada pada peringkat enam dan tujuh dunia.
Dikutip dari JPNN, status bergengsi militer Indonesia di mata dunia juga terbukti melalui kepercayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap TNI. Sejak tanggal 8 Januari 1957, TNI terlibat secara aktif dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. TNI sudah puluhan kali mengirim Kontingen Garuda (Konga) ke berbagai negara. Saat itu, Konga I di bawah pimpinan Letkol Infanteri Hartoyo dikerahkan membantu PBB menjaga keamanan di Mesir.
Prabowo juga melontarkan argumen yang meragukan bahwa kemampuan Indonesia berperang hanya dapat bertahan selama tiga hari. Jajaran kepemimpinan TNI kemudian memberikan bukti nyata untuk membantah pernyataan itu.
Baru-baru ini, tepatnya tanggal 14 Januari 2019, dua pesawat tempur F16 milik TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan callsignRydder Flight berhasil memaksa turun (force down) pesawat asing B-777 ET-AVN milik Ethiopian Airlines di Bandara Hang Nadim.
Pasca aksi tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta agar seluruh pihak yang ingin masuk wilayah udara Republik Indonesia memerhatikan perizinan. Hal itu ia sampaikan terkait penurunan paksa terhadap pesawat Ethiopian Airlines call sign ETH3728 di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, yang dipaksa turun karena tidak mengantongi Flight Clearance (FC).
“Saya tidak berkeinginan negara-negara yang masuk wilayah kita dengan bebasnya tanpa dilengkapi dokumen resmi,” ujar Hadi saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, tanggal 16 Januari 2019.
Selain itu, ia juga tidak ingin negara lain beranggapan Indonesia tidak memiliki radar untuk mendeteksi pesawat yang melanggar wilayah maupun peralatan untuk menurunkan paksa pesawat yang melanggar wilayah. Tak hanya itu, Hadi tidak ingin negara lain memandang sebelah mata terhadap Indonesia. Menurutnya, penurunan paksa terhadap pesawat Ethiopian Airlines di Batam itu merupakan peringatan bagi negara lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. “Saya perintahkan force down supaya memberikan efek jera bahwa masuk wilayah Indonesia tanpa izin, tidak ada toleransi,” tegasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengklarifikasi pernyataannya yang dikutip secara sembrono oleh Prabowo, terkait Indonesia yang diprediksi hanya dapat bertahan selama tiga hari jika terjadi krisis keamanan, misalnya menghadapi perang.
Ryamizard menjelaskan bahwa pernyataan yang disampaikannya sekitar 10-12 tahun silam tersebut terkait kelangkaan minyak. Kelangkaan bahan bakar waktu itu menyebabkan Indonesia tidak dapat bertahan lama dalam perang.
“Itu waktu diskusi saya mungkin 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu memang kondisi negara kelangkaan minyak, itu masalah minyak kok. Kalau kita perang besar terus-menerus waktu itu, minyak akan habis,” ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, tanggal 16 Januari 2019.
Ryamizard mengatakan bahwa Indonesia sanggup untuk menjalankan perang bahkan hingga 1.000 tahun. Ryamizard meminta publik melihat secara keseluruhan pernyataannya dan tidak dipotong-potong. “Kita bisa perang berlarut, bisa 1.000 tahun kita perang, bisa. Paham ya, ini jangan dipotong-potong, 1.000 tahun kita bisa perang berlarut,” katanya, dinukil dari Tribun News.
Dalam sesi debat capres ke-4 hari Sabtu (30/3), Prabowo mengatakan bahwa jika terpilih, ia akan mendongkrak anggaran pengeluaran militer agar bisa mempersiapkan pasukan bersenjata Indonesia melawan ancaman dari luar. Sebaliknya, Jokowi memilih untuk meningkatkan kemampuan teknis militer maupun kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Jokowi mengatakan bahwa perang di masa depan akan menggunakan kekuatan teknologi.
Berbeda dengan argumen Prabowo yang lebih mementingkan peningkatan anggaran, Jokowi lebih memilih untuk meningkatkan kualitas TNI di sektor teknologi. “Ke depan perang adalah teknologi. Oleh sebab itu pembangunan alutsista (alat utama sistem senjata) dalam negeri. Jika tak mampu, perlu join produksi dengan negara lain,” tutur Jokowi.
Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa peningkatan anggaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan disesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan negara. Dilaporkan oleh Kabar24, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan proyeksi peningkatan anggaran TNI dalam acara Apel Danrem-Dandim Terpusat 2018 di Pusat Kesenjataan Infantri (Pussenif) Bandung, 26 November 2018. Menurutnya, ke depan, alokasi akan ditingkatkan seiring dengan peningkatan penerimaan pajak dan keadaan ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh.
Luhut baru-baru ini juga mengatakan bahwa pemerintah tak bisa begitu saja langsung meningkatkan anggaran pertahanan. Menurutnya, keseimbangan APBN bisa goyah jika anggaran dinaikkan tanpa perhitungan.
“Itu kan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi enggak bisa dong main naikin aja, nanti goyang dong keseimbangan APBN kita,” ujar Luhut, dalam laporan Sketsa News, usai menghadiri debat pilpres hari Sabtu (30/3) malam. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan kalau pemerintah telah meningkatkan anggaran pertahanan sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar